Depok Genjot Pajak Kos-Kosan

Depok - Maraknya pendirian rumah kos di Depok membuat Pemerintah Kota Depok kini berusaha menggenjot penerimaan daerah dari pajak kos-kosan. Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Prihandoko, meminta Pemerintah Kota Depok memaksimalkan pajak kos-kosan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok menjadi Rp 500 miliar dari target Rp 487 miliar pada 2013 ini.


"Menjamurnya kos-kosan menjadi potensi pajak Kota Depok. Ada 100 ribu mahasiswa yang menimba ilmu di Depok. Enam puluh ribu mahasiswa UI, 20 ribu mahasiswa Gunadarma, dan sisanya kampus yang lain," katanya, Selasa, 29 Januari 2013.

Prihandoko menyatakan bahwa Pemkot Depok harus dapat memaksimalkan potensi tersebut. Oleh karena itu, pendataan menyeluruh terhadap rumah kos harus dilakukan, terutama di wilayah Beji, Depok. Wilayah Beji memang dikenal sebagai kawasan kampus karena di sana ada Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma.

Sementara itu, Camat Beji, Syaifuddin Lubis, menyatakan ada 5.000 kamar kos di wilayahnya, dengan rata-rata biaya sewa per bulannya Rp 500 ribu per kamar. Namun, dia mengakui tidak semua kos-kosan itu sudah membayar pajak. Ini terlihat dari belum adanya izin mendirikan bangunan (IMB), namun bangunan kos-kosan itu sudah berdiri.

"Potensi pajak kos-kosan masih bisa dioptimalkan. Karena masih banyak kos-kosan yang belum bayar pajak," katanya. Untuk itu, Syaifuddin menilai penting ada program sosialisasi massal untuk pemilik rumah kos. Menurut dia, umumnya pemilik kos di Beji adalah warga Jakarta.

"Bahkan ada orang asing yang punya, tapi pakai nama istri atau suaminya yang warga negara Indonesia," kata dia. Pada 2012, kos-kosan di wilayah Beji telah menyumbang pajak sebesar Rp 3 miliar pada Pemerintah Kota Depok. Sedangkan sumbangan pajak bumi dan bangunan mencapai Rp 7 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok, Doddy Setiadi, mengatakan, pajak kos-kosan itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 dan masuk dalam pajak hotel. "Pembayaran pajak kos-kosan dilakukan sejak adanya perda itu," kata dia.

Doddy menegaskan bahwa rumah kos yang terkena pajak adalah rumah kos yang minimal memiliki 10 kamar atau 10 pintu. Jumlah pajaknya 5 persen dari omzet kos per bulannya.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »