Beli Kursi Caleg

Depok -Menarik menyimak video dari detikTV dengan judul, “Deposit Minimal Rp 100 Juta, Kursi Caleg Masih Laris Diperebutkan”. Secara singkat video tersebut berisi informasi untuk memperebutkan kursi legislatif butuh biaya besar. Setidaknya jika ingin menjadi bakal Calon Legislatif (Caleg), Anda harus memiliki biaya deposit minimal Rp 100 Juta. Sedangkan dana kampanye berkisar hingga miliaran rupiah.



Cerita di atas adalah hasil penelusuran reporter detikTV dari Surabaya dari beberapa partai politik yang sedang merekrut caleg untuk didaftarkan ke KPU yang sudah ditutup per tanggal 22 April 2013. Hampir mirip dengan informasi di atas, menjelang detik-detik terakhir penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh parpol, teman saya bercerita dia gagal menjadi bakal calon legislatif dari salah satu partai karena dia menolak untuk “membeli” rekomendasi atau nomor urut yang ditawarkan oleh elit partai tersebut. Padahal, selama tiga bulan yang lalu dia bersama tim relawannya sudah melakukan sosialisasi, kerja sosial dan mengajak konstituen di Depok, Jawa Barat.

Kursi legislatif memang tak pernah sepi peminat walaupun untuk memperolehnya harus dengan cara haram yang dikenal dalam kamus korupsi politik yaitu Candidacy Buying atau dalam istilah kita “membeli nominasi”. Saya rasa, inilah mata air bencana yang menyebabkan citra legislatif semakin buruk karena kerap tersangkut korupsi. Hal ini disebabkan karena cara memperoleh kekuasaan sebagai wakil rakyat diperoleh dengan biaya besar dan dengan cara yang koruptif pula.

Korupsi Politik

Fahmy Badoh dalam buku 'Korupsi Pemilu di Indonesia' menyebutkan, candidacy buying atau membeli rekomendasi yaitu politisi berupaya untuk direkomendasikan menjadi calon anggota legislatif atau eksekutif dengan cara membayar atau mengiming-imingi elit partai. Proses jual beli rekomendasi ini bermula dari dua belah pihak baik tawaran dari elit partai maupun calon yang tidak percaya diri karena minimnya kapasitas sebagai wakil rakyat.

Fenomena politik pembelian “kursi” masih menjamur akibat proses seleksi dan penetapan calon oleh partai politik masih jauh dari praktik demokratis dan partisipatif. Selain masih sangat tertutup, faktor lain yang menentukan dalam pencalonan berupa hubungan kedekatan atau perkoncoan antara elit partai, loyalitas calon terhadap faksi tertentu, dan juga kekuatan finansial dari kandidat. Modus-modus tersebutlah yang melanggengkan patronase politik di dalam partai politik. Akibatnya, kandidat yang memiliki kompetensi dan komitmen, namun tanpa dana yang memadai ataupun patron bakal tersingkir.

Dari sisi partai, praktik jual beli rekomendasi bisa menguntungkan sebagai pundi-pundi modal kampanye partai politik. Ataupun biasanya malah disalahgunakan masuk ke kantong elit partai politik saja. Bahkan tidak sedikit, calon yang sudah menggelontorkan uang malah tidak mendapatkan rekomendasi.

Banyak cerita mengenai hal tersebut, saat menjelang Pilgub Jawa Tengah, saya mendengar ada calon yang sudah menghabiskan miliaran rupiah, namun tidak mendapatkan rekomendasi dari salah satu partai. Akibatnya detik-detik terakhir sebelum pendaftaran ditutup oleh KPU, dia diusung oleh koalisi partai mediocre. Itu pun tidak gratis, setiap partai mempunyai tarif per kursi sendiri untuk dukungan parlemen daerah.

Jika dibiarkan terus menerus, hal ini tentunya justru akan menjadi fenomena pembusukan dalam regenerasi politikus di internal partai. Bahkan dampaknya bisa berimbas kepada kebijakan publik yang tidak lagi mementingkan rakyat, namun asal elit partai senang dan menguntungkan.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana memberantas praktik candidacy buying ini, apakah sudah ada aturan dalam undang-undang, dan siapa lembaga yang berwenang menangani praktik korupsi politik tersebut ?

Lubang Besar 

Walaupun praktek pembelian rekomendasi sudah menjadi penyakit yang kronis dalam partai politik ternyata sulit untuk mejeratnya secara hukum. Saya coba menelisik, apakah praktik tersebut merupakan pelanggaran pemilu yang diatur dalam undang-undang.

Konteks saat pencalonan legislatif misalnya, dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah saya teliti tidak ada pasal yang bisa menjerat praktik tersebut. Hanya diatur proses seleksi bakal calon di internal partai secara demokratis sesuai AD/ART partai politik.

Lebih jauh, ternyata belum ada instrumen untuk memerangi praktik jual beli rekomendasi tersebut. Dari sisi pengawasan, pencegahan dan penegakkan hukum pun sepertinya belum terbangun mekanismenya.

Sebagai catatan, pertama, dalam hal seleksi atas Daftar Calon Sementara (DCS) peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih sebatas verifikasi administratif, kalaupun ada ruang pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta ruang partisipasi masyarakat juga bersifat administratif.
Misalnya, pemalsuan dokumen seperti ijazah dan administrasi lainya baru bisa untuk ditindaklanjuti.

Saya pernah menemukan satu kasus jual beli rekomendasi di daerah dalam pencalonan bupati. Sekelompok warga pendukung salah satu calon memberikan bukti adanya kuitansi pembayaran kepada elit partai untuk mendapatkan rekomendasi. Namun ternyata partai kecil tersebut malah mendukung calon dari koalisi lain. Akhirnya calon tersebut mengadukan kasus tersebut dengan delik suap polisi hingga ke pengadilan di daerah terkait proses rekomendasi. Namun begitu, proses tersebut tidak membuahkan hasil.

Belajar dari hal tersebut, sepertinya ada pintu masuk yang perlu dikembangkan. Kemungkinan bisa menggunakan delik suap seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi apabila elit yang menerima merangkap sebagai pejabat publik.

Model-model menjerat korupsi politik dalam proses pemilu seperti membeli rekomendasi dan politik uang sebenarnya sudah dikembangkan oleh KPK-nya Hongkong, Indepndent Commision Against Corruption (ICAC). Di sana, KPU akan melaporkan kasus korupsi pemilu kepada ICAC dan bisa ditindaklanjuti dengan jeratan pidana korupsi.

Indonesia agaknya cukup ketinggalan. KPK dalam proses rekruitmen pejabat publik baru masuk tahap verifikasi administratif Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Bisa dimengerti memang, kondisi partai politik sangat tertutup dan sensitif. Apalagi wacana intervensi dan konspirasi masih menjadi senjata isu yang sering dilancarkan oleh partai politik ketika KPK masuk ranah korupsi dalam politik.

Ke depan pemberantasan jual beli rekomendasi harus menjadi prioritas KPK sebagai bagian pemberantasan korupsi politik, karena sebenarnya hal tersebut ada hulu dari korupsi yang marak saat ini. Lebih dari itu, menghilangkan proses jual beli rekomendasi menjadi tugas internal partai yang sangat berat.

Transparansi dan akuntabilitas proses perekrutan calon pejabat publik juga harus dilembagakan dalam undang-undang Pemilu. Kita bisa mencontoh pada perubahan UU Partai politik, UU No 2 Tahun 2008 sebelumnya aturan tentang pembuatan laporan keuangan partai masih diatur dalam internal di AD/ART, namun revisinya UU No 2 tahun 2011 cukup progresif bisa mengatur kewajiban partai politik untuk membuat laporan keuangan secara kelembagaan dan wajib terbuka ke publik.

Kembali ke teman saya tadi, belum sempat saya menghibur kegagalannya, dia bertutur, "Saya menolak membayar untuk membeli rekomendasi DCS karena bakal caleg yang membeli rekomendasi pasti ke depannya bisa dipastikan korupsi. Dan caleg-caleg tersebut akan habis-habisan mengeluarkan banyak uang kampanye bahkan dengan cara-cara seperti politik uang. Setelah menjabat akan buru-buru korup untuk mengembalikan biaya kampanye".

Dalam hati saya bergumam bangga. Ternyata di tengah-tengah situasi politik yang lekat dengan korupsi, di tengah ribuan caleg yang berburu kursi “wakil rakyat” dengan segala cara saat ini, masih ada anak muda yang tegar memegang prinsip tidak menghalalkan segala cara demi kursi jabatan. Saya yakin dan mendoakan pasti ada ruang berkarya yang lebih baik untuk teman saya tadi. Semoga.

*) Apung Widadi adalah analis politik independen, alumni Universitas Diponegoro

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »