Pemberlakukan Pajak Untuk UKM Kontra Produktif

Depok - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Depok Mustafa menilai rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberlakukan pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 1 persen sangat kontra produktif. Pasalnya, selama ini semangat pemerintah pusat adalah membangun UKM, bukan membebankan dengan segala macam pajak. "Rencana Ditjen Pajak sangat kontraproduktif," tegas Mustofa, Selasa (26/3).



Menurut Mustafa, selam ini pelaku UKM sudah terbebani dengan beragam pengeluaran. Kalau nanti diberlakukan PPh 1 persen bakal banyak UKM gulung tikar. Ia melihat penarikan pajak bakal berdampak luas. Sebagai pengusaha mereka akan berhitung pengeluaran tambahan. Akibatnya, harga produk menjadi kompetitif atau mahal. Bahkan, bisa menurunkan daya saing. Tidak hanya harga saja, menurutnya kualitas juga akan menurun.  Karena, mereka lebih banyak menggunakan hand made (buatan tangan) yang membutuhkan biaya lebih jika dibandingkan pabrik menggunakan mesin. "Kalau diberlakukan bagi menengah ke atas tidak masalah. Cuma bagi ritel dan UKM tentu bisa menghambat perkembangannya di Depok dan secara umum. Padahal, salah satu visi pemerintah adalah mengembangkan UKM. Kalau seperti ini, apa tidak malah kebalikannya,"terangnya.

Mustofa berkata, seharusnya pemerintah memberikan semacam insentif bagi pelaku UKM, dan bukan memberatkannya. Namanya pajak apapun bentuknya adalah pembebanan. "Sebenarnya yang harus dilakukan adalah pembinaan terlebih dulu. Sebab, teman-teman dari UKM bilang sendiri kalau harga produknya mahal dikarenakan mendatangkan dari luar. Seharusnya, ini yang dibenahi bukan dibebani pajak,"terangnya.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad A Rahmany menyebutkan,  pemberlakuan itu bagi pelaku usaha yang omsetnya di bawah Rp 4,8 miliar dan memiliki tempat sendiri pertahun. Aturan pajak usaha itu tinggal  menunggu pengesahan dari Presiden SBY.  Bahkan, semua pelaku usaha di mal dan pusat-pusat belanja lainnya yang memiliki tempat usaha akan dikenakan pajak. Namun, tidak berlaku bagi pedagang di pasar tradisonal, PKL atau kios-kios. (ekonomi depok)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »