Pemda Depok Lakukan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Antisipasi Korupsi

Depok -Mencegah terjadinya tindakan korupsi dalam kegiatan proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Depok. Seluruh Pegawai Negeri Sipil yang dipercaya sebagai pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendapat pembinaan pengadaan barang dan jasa di Balaikota Depok, beberapa waktu lalu.



Hadir sebagai narasumber dalam pembinaan tersebut LKPP yang diwakili Robin Asat Suryo selaku Kasi Pengembangan Profesi, Kapolresta Depok yang diwakili Bambang Purwoto selaku Kanit Reskrim Sus, Ketua PN H.Prim Haryadi, dan Kejari Kota Depok yang diwakili Haryono selaku Kasi Intel.

Menurut Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail. Pengadaan barang dan jasa merupakan sebuah kegiatan penting dan strategis, pekerjaan yang mengemban kepercayaan masyarakat, tentang penggunaan APBD, agar tidak terjadi mark up dan kongkalikong dalam proses pengadaan sebuah barang atau jasa. Oleh karena itu, system LPSE yang terbuka dan bersifat bebas secara online, dapat meminimalisasi hal negative tersebut, “ tuturnya.

Nur Mahmudi mengimbau, meskipun pengadaan barang dan jasa dilakukan secara lelang, Para panitia pengadaan harus tetap berprinsip : tidak hanya sekedar efisien, tetapi harus efektif, terutama dalam hal mutu. Contoh: pengadaan pembangunan jalan atau pembangunan sekolah, tidak hanya efisien tetapi kualitas pembangunan harus menjadi hal yang paling utama dipertanyakan. Kalau terjadi sebuah kerobohan bangunan, maka masyarakat akan menjadi korban, dari kelalaian dan ketidak hati-hatian dalam memilih pemenang tender, “tandasnya.

Walikota berharap melalui pembinaan ini, para PA, KPA, dan PPK memperoleh pengetahuan, dapat bertukar pikiran dengan nara sumber, serta menemukan soslusi terhadap berbagai problem yang dihadapi,”Pembinaan ini  merupakan tindakan kita sebagai bentuk penyelamatan pemborosan dana pemerintah dan juga agar proses pengadaan barang dan jasa di Depok nanti akan terjadi perbaikan kualitasnya, khususnya di tahun 2013 ini, ” tegasnya.

Kanit Reskrim Sus Kapolresta Depok, Bambang Purwoto menjelaskan bahwa kasus korupsi yang seringkali terjadi berupa mark up harga, pengadaan fiktif, nepotisme dalam pengadaan lelang dan pengaturan pemenang penyedia barang/jasa.

“Pada umumnya keempat hal tersebut diikuti dengan penerimaan gratifikasi atau suap oleh pejabat pengadaan/panitia lelang dan hal inilah yang harus dihindari,” ujarnya. (Depok)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »